Pendekatan Proaktif Selandia Baru dalam Pengawasan iGaming

Dalam sorotan industri judi global, Selandia Baru menunjukkan langkah proaktif dengan memasuki wilayah iGaming melalui regulasi yang akan diimplementasikan pada 2027. Negara ini lebih mengutamakan pendekatan berhati-hati demi melindungi konsumen serta mengurangi potensi risiko, menjadikannya berbeda dari banyak negara lain. Undang-undang baru tentang Kasino Daring, yang akan disahkan pada 2026, menjadi landasan pengaturan perjudian digital di sana.

Walaupun awalnya direncanakan mulai beroperasi pada Juni tahun ini, peluncuran lengkap diundur ke 2027 setelah sejumlah ketidakpastian teridentifikasi oleh para pemangku kepentingan yang bisa menyebabkan penundaan. Banyak yang menilai ini sebagai upaya untuk menciptakan regulasi yang menjamin pengawasan ketat dan memprioritaskan keamanan publik. Fokus utama undang-undang ini adalah memastikan hanya operator berlisensi yang dapat beroperasi dengan layanan perjudian daring di negara tersebut.

Regulasi yang diterapkan cukup ketat, membatasi jumlah lisensi hingga 15, dengan aturan bahwa satu operator tidak boleh memiliki lebih dari tiga lisensi. Setiap lisensi ini dikaitkan dengan satu platform atau merk tertentu. Monopoli taruhan balap dan olahraga tetap berada di bawah kendali TAB New Zealand. Menurut Jarrod True dari True Legal, regulasi ini menggeser paradigma Selandia Baru dari sistem yang tidak teratur menjadi sesuatu yang lebih ketat dan terbatas.

Akses pasar diatur dengan ketat, melarang penggunaan afiliasi dan iklan dari influencer. Meskipun aturan sudah diumumkan, masih banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum layanan dapat dimulai. Departemen Urusan Dalam Negeri menyatakan bahwa peluncuran pada 2027 memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh proses sesuai dengan arahan hukum yang berlaku.

Pendaftaran untuk pengajuan lisensi harus dilakukan sebelum 1 Desember 2026, menandai awal dari proses evaluasi dan penetapan. Rencana implementasi mengindikasikan bahwa pengajuan minat akan dibuka pada Juli 2026, diikuti dengan lelang lisensi pada September. Para pemenang lelang diharapkan mengajukan aplikasi lisensi penuh mulai Oktober, dengan lisensi kemungkinan besar diberikan pada awal 2027.

Periode ini digunakan untuk menerima, memeriksa, dan mengevaluasi aplikasi secara rinci, memastikan sistem dan kepatuhan telah siap serta membangun kemampuan operasional yang diperlukan untuk mendukung pasar ini. “Penundaan ini tampaknya disengaja untuk memastikan transisi terstruktur dan penguatan regulasi lebih diutamakan daripada kecepatan memulai operasi,” jelas True. Daripada meluncurkan layanan dengan terburu-buru, Selandia Baru memilih pendekatan hati-hati demi kepastian regulasi sebelum membuka peluang bagi para operator. Pendekatan ini mirip dengan langkah regulasi aman yang diterapkan di negara lain, seperti Austria.